Pendahuluan
Pendidikan 2026 harus dipimpin dengan ukuran yang sederhana: apakah setiap anak memperoleh guru yang siap mengajar, lingkungan aman, dan kesempatan memperbaiki literasi serta numerasi. Anggaran pendidikan mencapai Rp769,1 triliun. Sekitar Rp223,6 triliun di dalamnya dialokasikan untuk Makan Bergizi Gratis, hampir 30 persen pos pendidikan. [1] Besarnya anggaran harus tampak dalam mutu pembelajaran, bukan hanya dalam besarnya penyerapan.
Putusan Mahkamah Konstitusi pada 30 Juli 2026 melalui perkara 40/PUU-XXIV/2026 mewajibkan anggaran MBG dipisahkan dari bidang pendidikan. [1] Putusan ini adalah kesempatan memperjelas mandat: program gizi tetap penting, tetapi anggaran pendidikan harus dapat dilacak untuk guru, pembelajaran, sarana, dan pemerataan. Pemisahan tidak boleh mengurangi koordinasi antarkebijakan; pemisahan harus memperbaiki akuntabilitas.
Kerangka pengukuran juga memasuki tahap penting. TKA 2026, sebagai ujian nasional versi baru, berlaku bagi SD/MI dan SMP/MTs. Jalur prestasi SPMB 2026/2027 mewajibkan TKA. [2][5] Pada saat yang sama, PISA 2025 belum dirilis dan dijadwalkan pada akhir 2026. [2] Pemerintah tidak boleh mengisi kekosongan data dengan klaim. Yang harus dilakukan ialah menyiapkan pembacaan hasil secara hati-hati dan intervensi yang sudah dapat dikerjakan sekarang.
Permasalahan
Pertama, penggabungan MBG dengan pos pendidikan membuat publik sulit membedakan belanja pembelajaran dan belanja gizi. Pemisahan yang diperintahkan MK harus diikuti kode anggaran, indikator, dan laporan yang berbeda. Tanpa itu, kewajiban konstitusional mudah berubah menjadi sekadar pemindahan tabel.
Kedua, jurang mutu antarwilayah tetap menjadi masalah. Human Capital Index Indonesia sekitar 0,54 menurut World Bank. [2] Rumah Pendidikan meraih WSIS Prizes 2026 dari PBB, tetapi penghargaan platform tidak otomatis berarti setiap guru dan murid memiliki dukungan yang sama. India sedang mereformasi ujian nasional pada 2026 setelah skandal NEET-UG, UNESCO menerbitkan panduan AI dalam pendidikan, dan 273 juta anak di dunia tidak bersekolah. [2] Konteks tersebut menuntut teknologi dipakai untuk memperbaiki pembelajaran, bukan menggantikan tanggung jawab negara.
Ketiga, sekolah membutuhkan guru yang stabil. Surat Edaran Mendikdasmen 7/2026 memastikan 237 ribu guru non-ASN digaji hingga akhir 2026. [2] Kebijakan ini melindungi keberlanjutan jangka pendek, namun perlu jalur yang jelas menuju kompetensi, status kerja, dan penempatan. Sekolah Rakyat menyediakan 5.127 formasi PPPK guru dan tenaga kependidikan pada Juni 2026, sedangkan Sekolah Unggul Garuda memiliki 16 sekolah beasiswa penuh. [2] Dua program itu perlu diposisikan sebagai bagian dari ekosistem, bukan pulau kebijakan.
Keempat, revitalisasi 11.744 sekolah baru mencapai 70 persen realisasi per Juni 2026. [2] Infrastruktur yang belum selesai menahan pembelajaran dan memperlebar perbedaan. Permendikdasmen 6/2026 tentang anti-perundungan harus hadir dalam prosedur sekolah, pelatihan, dan tindak lanjut, bukan hanya poster.
Solusi Teknis
Pemisahan anggaran dan kendali mutu belajar pasca-MK
Tujuan. Mengubah putusan MK menjadi tata kelola yang membuat setiap rupiah pendidikan dapat ditelusuri sampai hasil belajar.
Lembaga penanggung jawab dan delegasi. Kemendikdasmen menerbitkan pedoman implementasi pasca-putusan dalam H+60. Kementerian Keuangan memisahkan kode dan pagu MBG dari pendidikan untuk APBN 2027. Bappenas menyusun indikator lintas program dalam H+90. Pemerintah daerah menyesuaikan rencana kerja sekolah pada 2027.
Detail teknis. Pagu pendidikan diberi rantai keluaran: pelatihan guru, jam pendampingan, pemulihan literasi-numerasi, sarana, dan keamanan sekolah. MBG memiliki rantai keluaran gizi dan penerima manfaat sendiri. Dashboard publik menampilkan rencana, realisasi, dan hasil tanpa mencampur keduanya. Audit menelusuri perubahan anggaran dari pusat sampai sekolah.
Dampak yang diharapkan. Pemisahan memberi kejelasan atas Rp769,1 triliun anggaran pendidikan dan sekitar Rp223,6 triliun MBG. [1] Dampak utama adalah mutu laporan dan kemampuan mengarahkan belanja langsung ke pembelajaran.
Analisis kelayakan. Putusan MK menyediakan dasar hukum. Sistem APBN dan Rapor Pendidikan menyediakan kanal data. Risiko fragmentasi ditangani melalui indikator bersama untuk gizi dan kehadiran, tetapi pertanggungjawaban keuangan tetap terpisah.
Profesionalisasi guru dan pemerataan penempatan
Tujuan. Mengubah perlindungan guru honorer menjadi jalur kompetensi dan status kerja yang berkelanjutan.
Lembaga penanggung jawab dan delegasi. Kemendikdasmen memetakan kebutuhan guru per sekolah dalam H+30. BKN menyusun skema PPPK dan verifikasi kompetensi dalam H+90. Kementerian Keuangan menyiapkan pembiayaan APBN 2027. Pemda memberi dukungan tempat tinggal dan pendampingan pada 2027. Sekolah Rakyat memimpin evaluasi 5.127 formasi PPPK guru dan tendik.
Detail teknis. Data kebutuhan disusun dari mata pelajaran, jumlah murid, beban mengajar, dan kondisi wilayah. Guru non-ASN yang menerima gaji sampai akhir 2026 melalui SE Mendikdasmen 7/2026 memperoleh peta pilihan: sertifikasi, pelatihan terarah, atau seleksi PPPK. [2] Pelatihan menggunakan observasi kelas dan portofolio, bukan kehadiran administratif semata. Penempatan awal disertai mentor dan evaluasi berkala.
Dampak yang diharapkan. Sekolah memperoleh kepastian pengajar, sementara 237 ribu guru non-ASN tidak berhenti pada bantuan sementara. [2] Sekolah Rakyat dan 16 Sekolah Unggul Garuda menjadi benchmark praktik, bukan alasan mengabaikan sekolah reguler.
Analisis kelayakan. Data kepegawaian, formasi PPPK, dan mandat kementerian sudah tersedia. Risiko kekurangan di daerah diatasi dengan insentif dan jalur karier. Kualitas dijaga melalui evaluasi kelas; kuantitas formasi tidak boleh menjadi satu-satunya indikator.
Intervensi literasi-numerasi berbasis TKA dan Rapor Pendidikan
Tujuan. Menjadikan TKA 2026 alat diagnosis yang membantu guru, bukan sekadar saringan.
Lembaga penanggung jawab dan delegasi. Kemendikdasmen menetapkan pedoman TKA SD/MI dan SMP/MTs dalam H+30. Pusat asesmen memetakan hasil menurut kompetensi dalam H+60. Kepala sekolah membuat rencana pemulihan dalam H+90. Bappenas dan mitra OECD menyiapkan pembacaan PISA 2025 setelah rilis akhir 2026.
Detail teknis. Hasil TKA dipadankan dengan Rapor Pendidikan, observasi kelas, dan kondisi lingkungan belajar. Sekolah memilih materi remedial berdasarkan kesalahan kompetensi. Guru mendapat contoh pembelajaran, waktu kolaborasi, dan pemeriksaan ulang. Jalur prestasi SPMB 2026/2027 tetap menggunakan TKA sesuai kebijakan, tetapi hasil tidak boleh dipakai untuk memberi label permanen pada anak. [2][5]
Dampak yang diharapkan. Pemerintah memiliki diagnosis lebih cepat sebelum PISA 2025 dirilis. [2] Dampak kuantitatif yang sah adalah cakupan SD/MI dan SMP/MTs yang mengikuti TKA; tidak ada angka capaian PISA baru yang boleh diklaim sebelum publikasi.
Analisis kelayakan. Rapor Pendidikan dan kerangka asesmen yang sudah ada mengurangi kebutuhan membangun sistem baru. Risiko teaching to the test ditangani dengan menggabungkan asesmen, observasi, dan lingkungan belajar.
Revitalisasi aman dan Rumah Pendidikan yang inklusif
Tujuan. Menyelesaikan sarana kritis dan memastikan digitalisasi membantu sekolah yang paling tertinggal.
Lembaga penanggung jawab dan delegasi. Kemendikdasmen memverifikasi 11.744 sekolah dan sisa pekerjaan dalam H+30. [2] Pemda menyelesaikan kontrak serta pengawasan dalam H+90. Kementerian PUPR memberi dukungan teknis bila dibutuhkan pada 2027. Pengelola Rumah Pendidikan membuat materi luring dan akses rendah bandwidth dalam H+60. Sekolah menjalankan prosedur Permendikdasmen 6/2026.
Detail teknis. Prioritas diberikan pada ruang yang menghambat keselamatan, sanitasi, dan pembelajaran. Setiap pekerjaan memiliki foto sebelum-sesudah, pemeriksaan mutu, dan kanal pengaduan. Rumah Pendidikan menyajikan modul yang dapat digunakan tanpa perangkat canggih dan menjaga privasi anak. Prosedur anti-perundungan menetapkan penerimaan laporan, perlindungan korban, pemeriksaan, dan pemulihan.
Dampak yang diharapkan. Realisasi revitalisasi dinaikkan dari 70 persen per Juni 2026 sampai seluruh kontrak yang layak selesai sesuai jadwal. [2] Dampak digital diukur dari penggunaan modul dan penyelesaian tindak lanjut, bukan jumlah akun.
Analisis kelayakan. Rumah Pendidikan telah mendapat pengakuan WSIS Prizes 2026, sedangkan revitalisasi sudah memiliki daftar 11.744 sekolah. [2] Risiko kesenjangan akses ditangani dengan materi luring dan pendampingan.
Keempat solusi harus berjalan sebagai siklus, bukan empat proyek yang berdiri sendiri. Rapor Pendidikan menjadi dasar diagnosis, guru menjadi pelaksana perubahan, sarana menyediakan kondisi belajar, dan anggaran menyediakan kesinambungan. [2][4] Kemendikdasmen menerbitkan satu kalender kerja agar sekolah tidak menerima permintaan data yang berulang. Pemda menunjuk pejabat penghubung yang bertanggung jawab sampai masalah selesai, bukan hanya sampai laporan dikirim.
Penggunaan teknologi juga harus proporsional. Rumah Pendidikan dapat membantu guru menemukan materi, melihat contoh praktik, dan membandingkan kemajuan kelas. Namun, keputusan tentang kebutuhan anak tetap dibuat guru bersama kepala sekolah. Panduan AI UNESCO [2] menjadi rujukan etika: data anak tidak boleh dipakai melampaui tujuan, dan rekomendasi otomatis harus dapat diperiksa. Sekolah dengan konektivitas terbatas memperoleh materi yang dapat diunduh serta pendampingan tatap muka.
TKA juga perlu dikomunikasikan kepada orang tua. Pemerintah menjelaskan bahwa TKA untuk SD/MI dan SMP/MTs [2] adalah bagian dari diagnosis dan jalur prestasi SPMB 2026/2027, bukan satu-satunya gambaran perkembangan anak. Sekolah menyediakan kesempatan remedial dan menjelaskan hasil berdasarkan kompetensi. Dengan komunikasi ini, tekanan ujian tidak menggeser tujuan belajar atau memperlebar kesenjangan antara keluarga yang memiliki sumber daya tambahan dan keluarga yang tidak memilikinya.
Pemerataan sekolah unggulan harus tetap terhubung dengan sekolah sekitar. Enam belas Sekolah Unggul Garuda dengan beasiswa penuh [2] dapat menjadi pusat berbagi praktik, pelatihan, dan materi, sementara Sekolah Rakyat dengan 5.127 formasi PPPK guru dan tendik [2] menjadi laboratorium layanan bagi anak yang memerlukan dukungan lebih kuat. Model berbagi wajib mempunyai jadwal, mentor, dan bukti perubahan kelas agar tidak berhenti pada seremoni.
Indikator keberhasilan akhir 2026 harus jujur. PISA 2025 belum dirilis dan dijadwalkan akhir 2026, sehingga pemerintah tidak boleh mengarang skor atau peringkat. [2] Indikator yang dapat dipantau sekarang adalah penyelesaian revitalisasi, keberlanjutan pembayaran 237 ribu guru non-ASN sampai akhir 2026, tindak lanjut TKA, serta laporan anti-perundungan sesuai Permendikdasmen 6/2026. [2] Kejujuran pengukuran adalah syarat perbaikan.
Kepala sekolah menjadi simpul penting dalam pelaksanaan. Ia menerima data, menetapkan prioritas bersama guru, berkomunikasi dengan orang tua, dan melaporkan hambatan kepada pemda. Pengawas memeriksa proses pembelajaran dan penggunaan anggaran secara periodik. Model ini membuat kebijakan nasional hadir sebagai dukungan, bukan tambahan administrasi.
Pemisahan MBG juga memperkuat koordinasi dengan kesehatan. Sekolah tetap dapat bekerja sama dalam gizi dan kehadiran, tetapi setiap kementerian melaporkan mandatnya sendiri. [1] Dengan pembagian tersebut, anak memperoleh layanan yang utuh dan publik dapat menilai apakah belanja pendidikan benar-benar memperbaiki pengalaman belajar.
Pendekatan ini menjaga kesinambungan kebijakan dari pusat hingga kelas.
Sekolah memerlukan kepastian arah, dukungan yang konsisten, dan evaluasi yang adil agar setiap pembaruan benar-benar memperbaiki pembelajaran.
Guru harus menjadi mitra utama, bukan sekadar pelaksana instruksi. Mereka membutuhkan waktu untuk merancang pelajaran, membaca hasil asesmen, berdiskusi dengan rekan, dan memberi umpan balik kepada murid. Kepala sekolah memastikan proses itu terlindungi dari beban laporan yang tidak perlu. Pemda menyediakan pendampingan ketika sekolah memiliki masalah khusus. Dengan begitu, pemerataan mutu menjadi praktik harian yang dapat dilihat di kelas.
Kerja kelas tetap menjadi ukuran utama.
Aksi 90 Hari
Pada H+30, pemerintah menerbitkan matriks pemisahan anggaran, peta kebutuhan guru, dan daftar sekolah yang memerlukan penyelesaian kritis. Pada H+60, pedoman TKA, modul guru, dan prosedur anti-perundungan tersedia. Pada H+90, sekolah menyerahkan rencana tindak lanjut yang dapat diaudit. Setiap daerah membuat simulasi alokasi pasca-MK dan menguji apakah biaya MBG, guru, sarana, serta pemulihan belajar terbaca terpisah. Pembacaan PISA 2025 dilakukan setelah rilis akhir 2026 tanpa mendahului data.