Ekonomi Indonesia 2026: Menjaga Pertumbuhan di Tengah Ketidakpastian Global
Agenda kebijakan ekonomi 2026 untuk menjaga pertumbuhan, melindungi pekerja, menstabilkan rupiah, dan memperkuat daya saing ekspor.
14 Agustus 2026 · 10 menitPerpustakaan gagasanekonomiAnalisis Kebijakan digitalisasi & aiAnalisis Kebijakan birokrasiAnalisis Kebijakan energiAnalisis Kebijakan hukum & anti-korupsiAnalisis Kebijakan birokrasiAnalisis Kritik infrastrukturAnalisis Kebijakan kesehatanAnalisis Kebijakan digitalisasi & aiAnalisis Kritik ekonomiAnalisis Kritik energiAnalisis Kritik kesehatanAnalisis Kritik hukum & anti-korupsiAnalisis Kritik infrastrukturAnalisis Kritik luar & negeriAnalisis Kritik pendidikanAnalisis Kritik pertahananAnalisis Kritik panganAnalisis Kritik riset & teknologiAnalisis Kritik luar & negeriAnalisis Kebijakan panganAnalisis Kebijakan pertahananAnalisis Kebijakan riset & teknologiAnalisis Kebijakan pendidikanAnalisis Kebijakan
Analisis kebijakan & kritik yang dapat diperiksa.
Setiap tulisan memisahkan data, asumsi, dan penilaian. Gunakan filter tipe dan sektor untuk menemukan isu yang ingin Anda pahami.
Digitalisasi & AI: Dari Regulasi ke Talenta — Peta Jalan Indonesia 2030
Agenda digitalisasi dan kecerdasan artifisial 2026 untuk mempercepat regulasi, kedaulatan data, talenta, keamanan, dan manfaat publik.
14 Agustus 2026 · 10 menitBirokrasi 2026: Menata ASN di Tengah Gelombang Pensiun
Penataan ASN pada 2026 harus menghubungkan verifikasi data, suksesi layanan, keberlanjutan dana pensiun, reformasi penghasilan, dan pemerintahan digital.
14 Agustus 2026 · 12 menitEnergi 2026: B50 dan Jalan Panjang Menuju 23 Persen EBT
B50 memperkuat ketahanan energi jangka pendek, tetapi perjalanan menuju 23 persen EBT memerlukan jaringan, investasi, peningkatan lifting, dan subsidi yang lebih tepat sasaran.
14 Agustus 2026 · 10 menitHukum dan Antikorupsi 2026: Mengembalikan Kepercayaan
Pemulihan kepercayaan membutuhkan anggaran penegakan yang memadai, pemulihan aset, integritas peradilan, koordinasi aparat, dan layanan hukum yang transparan.
14 Agustus 2026 · 12 menitKritik Birokrasi 2026: Zero Growth vs Gelombang Pensiun
Menguji kebijakan zero growth ASN 2026 di tengah purnabakti, transisi PPPK, dan tuntutan reformasi layanan.
14 Agustus 2026 · 10 menitInfrastruktur 2026: Menjaga Jalan, Menuntaskan Proyek Strategis
Prioritas infrastruktur 2026 harus mengutamakan pemeliharaan jalan, seleksi PSN, pembangunan IKN yang bertahap, dan konektivitas yang menghasilkan manfaat nyata.
14 Agustus 2026 · 12 menitKesehatan 2026: Menuju Layanan Kesehatan Merata dan Berkelanjutan
Agenda kesehatan 2026 untuk menjaga keberlanjutan JKN, memperkuat layanan primer, mempercepat tenaga kesehatan, dan menghadapi wabah.
14 Agustus 2026 · 10 menitUU PDP Tahun Keempat Tanpa Lembaga Pengawas
Kritik terhadap lambatnya eksekusi UU PDP dan tata kelola AI ketika investasi pusat data tumbuh tanpa penguatan talenta digital.
14 Agustus 2026 · 12 menitTarget Pertumbuhan 8 Persen dan Realita Ekonomi 2026
Kritik konstruktif atas target pertumbuhan 8 persen ketika pertumbuhan melambat, kelas menengah tertekan, dan ruang fiskal serta moneter menyempit.
14 Agustus 2026 · 12 menitKritik Energi 2026: B50 dan Target EBT yang Meleset
Menilai B50, target EBT, subsidi, gas industri, dan ketahanan energi melalui agenda yang terukur.
14 Agustus 2026 · 10 menitDefisit BPJS dan Janji Kesehatan Tanpa Perbaikan Pembiayaan
UHC belum cukup ketika defisit JKN ditutup sementara, standar KRIS belum lengkap, dan pengukuran stunting terputus.
14 Agustus 2026 · 12 menitKritik Hukum 2026: Komitmen di Atas Kertas
Menilai kesenjangan antara retorika pemberantasan korupsi, anggaran KPK, legislasi aset, dan reformasi peradilan.
14 Agustus 2026 · 10 menit1.503 Kilometer Jalan Rusak dan Prioritas IKN
Kritik atas ketimpangan antara pemeliharaan jalan dan percepatan IKN serta PSN, dengan solusi berbasis manajemen aset dan pembiayaan.
14 Agustus 2026 · 12 menitKritik Luar Negeri 2026: Banyak Forum, Sedikit Pengukur
Menguji kesenjangan antara luasnya agenda diplomasi Indonesia — BRICS, OECD, CPTPP, D-8 — dan minimnya indikator keterukuran serta kapasitas koordinasi domestik.
14 Agustus 2026 · 11 menitGuru Honorer Diperpanjang, Bukan Diangkat
Kritik konstruktif terhadap kepastian sementara guru non-ASN, pembiayaan MBG, dan penggantian ujian tanpa perbaikan literasi-numerasi.
14 Agustus 2026 · 12 menitKritik Pertahanan 2026: Anggaran Melonjak, Akuntabilitas Menyusul
Menguji kesenjangan antara kenaikan anggaran pertahanan tertinggi lima tahun terakhir dengan transparansi rincian, kemandirian industri, indikator OEF, dan kriteria diplomasi pertahanan.
14 Agustus 2026 · 11 menitKritik Pangan 2026: Rekor Stok, Harga Bergejolak
Menguji klaim tidak impor beras melalui persoalan distribusi, harga, produksi, cuaca, dan data pangan.
14 Agustus 2026 · 10 menitKritik Riset 2026: Rp4 Triliun Tanpa Reformasi
Menguji tambahan anggaran riset melalui kapasitas talenta, kelembagaan, hilirisasi, dan indikator dampak.
14 Agustus 2026 · 10 menitLuar Negeri 2026: Diplomasi Bebas-Aktif yang Terukur
Menjadikan politik luar negeri bebas-aktif sebagai mesin pertumbuhan: diplomasi ekonomi terukur, perlindungan WNI yang kuat, dan posisi strategis Indonesia di BRICS, OECD, dan CPTPP.
14 Agustus 2026 · 12 menitPangan 2026: Dari Rekor Stok ke Stabilitas Harga
Rekor cadangan beras harus diterjemahkan menjadi harga pangan yang stabil melalui satu harga SPHP, penguatan rantai pasok, tata niaga yang transparan, dan perlindungan terhadap risiko iklim.
14 Agustus 2026 · 10 menitPertahanan 2026: Modernisasi Terukur, Industri yang Mandiri
Mengelola kenaikan anggaran pertahanan tertinggi lima tahun terakhir menjadi modernisasi alutsista yang terukur, kemandirian industri pertahanan, dan postur pertahanan yang jelas.
14 Agustus 2026 · 12 menitRiset dan Teknologi 2026: Modal Baru, Reformasi Kelembagaan
Tambahan modal riset harus dikawal melalui satu peta jalan, pendanaan berbasis dampak, penguatan talenta, kemitraan industri, dan kerja sama teknologi yang terarah.
14 Agustus 2026 · 12 menitPendidikan 2026: Menutup Jurang Mutu dan Pemerataan
Agenda pendidikan 2026 untuk memisahkan tata kelola MBG, memperkuat guru, memperbaiki literasi-numerasi, dan menutup ketimpangan antarwilayah.
14 Agustus 2026 · 10 menit