Membaca arah pertumbuhan, produktivitas, dan pemerataan Indonesia melalui analisis ekonomi yang jernih. Fokus kami adalah kebijakan fiskal, daya saing, dan kualitas pekerjaan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Menjaga disiplin fiskal APBN 2026 dan memastikan kualitas belanja negara di tengah defisit semester I yang kontroversial, efisiensi 15 pos belanja, dan pelemahan ekonomi global.
24 Agustus 2026 · 12 menitAnalisis peran Danantara sebagai sovereign wealth fund dalam menggerakkan investasi strategis nasional tahun 2026, termasuk realisasi proyek, tata kelola, dan tantangan eksekusi.
27 Agustus 2026 · 10 menitAgenda menjaga pertumbuhan, disiplin fiskal, daya saing ekspor, dan perlindungan pekerja berdasarkan data 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitMenyusun strategi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan ketahanan eksternal melalui kredibilitas kebijakan moneter, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan daya saing ekspor di tengah tekanan global 2026.
17 Agustus 2026 · 11 menitMenguji kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi 5,29 persen yang diklaim resilien dengan realita lapangan kerja dan kelas menengah 2026: gelombang PHK manufaktur, pengangguran yang nyaris stagnan, defisit neraca perdagangan, dan tekanan daya beli masyarakat.
17 Agustus 2026 · 11 menitPidato kenegaraan 14 Agustus 2026 memamerkan kecepatan klaim, artikel ini menguji angka 71.744 sekolah, prevalensi stunting, investasi, kinerja BUMN, tata kelola DSI, dan nasib MBG pasca putusan MK terhadap data terverifikasi untuk menuntut akuntabilitas yang lebih tajam.
17 Agustus 2026 · 11 menitKritik berbasis data atas narasi pertumbuhan 2026: angka 5,29% triwulan II tidak sejalan dengan PHK 126.000, rupiah melemah ke Rp18.020, kelas menengah melemah, dan konflik data defisit APBN.
28 Agustus 2026 · 13 menitMenguji target pertumbuhan 5,8–6,5 persen dan disiplin defisit 2,48–2,53 persen terhadap realisasi semester I 2026: konflik angka defisit, perlambatan global, dan tekanan lapangan kerja.
24 Agustus 2026 · 12 menitKritik konstruktif atas target pertumbuhan 8 persen dengan memakai data pertumbuhan, fiskal, perdagangan, dan pekerjaan 2026.
14 Agustus 2026 · 10 menitAnalisis kebijakan pengendalian inflasi 2026 yang masih tertekan oleh harga BBM dan tiket pesawat, serta pelemahan rupiah yang menggerus daya beli, dengan solusi teknis per lembaga dan tenggat.
31 Agustus 2026 · 12 menitKritik terhadap narasi pertumbuhan 5,4-6 persen yang benturan dengan realisasi triwulan II 5,29 persen, proyeksi Bank Dunia yang dipangkas, dan pelemahan kelas menengah, serta risiko konsolidasi fiskal yang membatasi ruang stimulus.
31 Agustus 2026 · 12 menitKritik terukur atas pernyataan resmi bahwa ekonomi tumbuh kuat dengan semester I-2026 terbaik dalam lima tahun: defisit neraca perdagangan Juni, rupiah di atas Rp17.800, PHK manufaktur 126.000 tenaga kerja, kelas menengah melemah, dan pemangkasan proyeksi lembaga dunia menuntut pembacaan data yang jujur.
4 September 2026 · 13 menitAnalisis kebijakan Presiden atas keputusan mengerem investasi smelter nikel hulu dan mengalihkan fokus ke industri baterai serta energi hijau, di tengah pertumbuhan 5,29 persen, tekanan nilai tukar, dan gelombang PHK manufaktur.
10 September 2026 · 11 menitBank Indonesia menyebut cadangan devisa Juli 2026 ditopang penerimaan pajak dan penerbitan global bond, sementara rupiah melemah sepanjang tahun, neraca dagang Juni defisit, dan suku bunga acuan justru naik. Kritik atas jarak antara narasi ketahanan eksternal dan tekanan yang ditanggung nilai tukar.
11 September 2026 · 10 menitKenaikan BI-Rate menjadi 5,75 persen menstabilkan rupiah dan menjaga inflasi dalam sasaran, tetapi transmisinya ke kredit sektor riil berisiko memperdalam gelombang pemutusan hubungan kerja di manufaktur. Analisis kebijakan dan delapan langkah teknis lintas lembaga.
14 September 2026 · 10 menitPemerintah menetapkan belanja prioritas APBN 2026 sebesar Rp1.377,9 triliun untuk kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi. Kritik konstruktif atas kualitas pelaporan realisasi ketika dua dokumen resmi mencatat defisit semester pertama dengan angka yang jauh berbeda.
14 September 2026 · 10 menitSurplus nonmigas menutupi defisit migas, sementara struktur ekspor masih bertumpu pada komoditas primer yang harganya ditentukan pasar dunia. Analisis kebijakan mengenai penguatan neraca dagang, substitusi impor energi, dan langkah teknis lintas lembaga.
17 September 2026 · 10 menitPemerintah mengalihkan fokus investasi nikel dari smelter hulu ke industri baterai dan energi hijau. Kritik atas kesiapan prasyarat hilirisasi tahap dua di tengah perlambatan antarkuartal dan tekanan tarif global.
18 September 2026 · 10 menitPertumbuhan ekonomi Indonesia konsisten di kisaran lima persen, tetapi bertumpu pada konsumsi rumah tangga. Analisis komposisi pendorong pertumbuhan dan langkah teknis memperlebar kontribusi investasi serta ekspor.
21 September 2026 · 10 menitPertumbuhan triwulan II-2026 melampaui perkiraan pasar dengan belanja pemerintah sebagai salah satu pendorong utama. Kritik atas daya tahan sumber pertumbuhan dan tipisnya penjelasan resmi soal komposisinya.
21 September 2026 · 10 menitMenimbang keandalan target penerimaan negara dalam APBN 2026 dan mendorong keterbukaan asumsi pajak disertai langkah memperluas basis pajak.
24 September 2026 · 10 menitNeraca perdagangan bulanan mulai defisit meski surplus nonmigas besar; tulisan ini menempatkan keluasan basis ekspor, yaitu jumlah produk dan jumlah pasar tujuan, sebagai ukuran ketahanan yang harus diperbarui berkala dan dipublikasikan.
28 September 2026 · 10 menitKlaim resiliensi Kementerian Keuangan benar pada tingkat agregat, tetapi menutupi beban impor energi yang menggerus neraca hingga bulanan berbalik defisit tanpa pelaporan berkala.
28 September 2026 · 10 menitPertumbuhan ekonomi berada di jalur cepat, tetapi penyerapan tenaga kerja belum ikut naik. Artikel ini membedah jarak antara angka PDB dan pasar kerja serta mengusulkan instrumen ukur dan kebijakan penyerapan kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.
1 Oktober 2026 · 10 menitDua dokumen resmi memuat besaran defisit Semester I-2026 yang berbeda jauh, sementara penjelasan yang menyatukan basis pengukuran keduanya belum diterbitkan untuk publik.
2 Oktober 2026 · 10 menitDanantara kini mengelola aset lebih dari US$1 triliun dan menopang hampir sepertiga investasi nasional, sementara pengawasannya dibagi ke banyak lembaga. Analisis kebijakan tentang satu standar pelaporan publik yang membuat investasi negara dapat diukur.
5 Oktober 2026 · 10 menitAPBN 2026 berpegang pada asumsi pertumbuhan 5,4 persen, sementara Bank Dunia memproyeksikan 4,7 persen dan IMF memangkas proyeksi global. Kritik atas belum dibukanya skenario risiko dan sensitivitas anggaran terhadap selisih proyeksi itu.
5 Oktober 2026 · 10 menitRAPBN 2027 menargetkan pertumbuhan 6,0 persen dengan defisit turun ke 2,40 persen PDB, sementara inflasi September 2026 naik ke 3,28 persen didorong pangan. Artikel ini merumuskan cara membuat target ambisius itu kredibel: skenario risiko terbuka, rekonsiliasi angka defisit, dan belanja prioritas yang terukur.
8 Oktober 2026 · 10 menitMenteri Keuangan berganti untuk ketiga kalinya dalam kurang dari dua tahun, dengan janji APBN yang kredibel dan defisit di bawah tiga persen. Kritik ini menilai kredibilitas tidak boleh bergantung pada pergantian figur, melainkan pada aturan fiskal, asumsi realistis, dan transparansi risiko yang mengikat.
9 Oktober 2026 · 10 menitHingga akhir September 2026 defisit APBN Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB, belanja baru sekitar 69 persen pagu, dan pemerintah menyiapkan percepatan belanja November-Desember. Artikel ini merumuskan cara agar percepatan akhir tahun tetap berkualitas, transfer ke daerah tidak tertinggal, dan angka fiskal mudah direkonsiliasi publik.
12 Oktober 2026 · 10 menitInflasi September 2026 naik ke 3,28 persen dengan andil terbesar dari cabai, daging ayam, dan beras, sementara respons pemerintah bertumpu pada tambahan penyaluran beras SPHP. Kritik atas respons yang belum menyasar komoditas hortikultura dan protein serta belum disertai peringatan dini yang terbuka.
12 Oktober 2026 · 10 menit