Mengkaji pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan untuk layanan publik yang aman dan bermanfaat. Fokusnya adalah tata kelola data, inklusi, dan inovasi bertanggung jawab.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Kerangka pertanyaan untuk menilai dampak, bukti, dan pilihan kebijakan.
Indonesia sedang membangun tiga Pusat Data Nasional (PDN) dan menyiapkan Perpres AI sebagai kerangka tata kelola teknologi masa depan. Namun, kesenjangan SDM digital yang memburuk dan tertundanya UU PDP menjadi tantangan serius.
26 Agustus 2026 · 10 menitMenata fondasi pemerintahan digital dan AI: Pusat Data Nasional, Perpres AI, pelindungan data pribadi, dan penutupan kesenjangan talenta digital di tengah pertumbuhan data center.
19 Agustus 2026 · 10 menitPeta jalan AI Indonesia perlu menyatukan pelindungan data, keamanan siber, tata kelola berbasis risiko, pemerintahan digital, dan talenta.
14 Agustus 2026 · 10 menitKritik terhadap kesenjangan antara ledakan investasi data center AI Indonesia dan lambatnya regulasi tata kelola AI serta perlindungan data.
27 Agustus 2026 · 10 menitKritik terhadap lambatnya eksekusi UU PDP dan tata kelola AI ketika investasi pusat data tumbuh tanpa penguatan talenta digital.
14 Agustus 2026 · 12 menitAnalisis kebijakan Presiden untuk menuntaskan Perpres AI, membangun Pusat Data Nasional demi kedaulatan data, membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi pasca-UU PDP,以及 menutup kesenjangan talenta digital yang menghambat transformasi era AI.
2 September 2026 · 13 menitInvestasi pusat data kecerdasan artifisial mengalir cepat pada 2026, tetapi kapasitas listrik, sebaran lokasi, dan kesiapan talenta digital belum bergerak seiring. Analisis kebijakan atas tiga prasyarat yang menentukan apakah investasi ini menghasilkan nilai tambah nasional.
9 September 2026 · 10 menitKritik atas pernyataan pemerintah yang menempatkan kecerdasan artifisial dan pusat data sebagai pilar ekonomi digital, sementara Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi memasuki tahun keempat tanpa lembaga pengawas dan Perpres AI belum terbit.
10 September 2026 · 11 menitKonsolidasi Pusat Data Nasional dan digitalisasi birokrasi berjalan, tetapi layanan publik masih terfragmentasi antarinstansi. Analisis kebijakan mengenai tata kelola interoperabilitas data, urutan konsolidasi, dan langkah teknis lintas lembaga.
16 September 2026 · 10 menitPemerintah menempatkan kecerdasan artifisial dan pusat data sebagai pilar ekonomi digital, sementara istilah berdaulat dilekatkan pada infrastruktur yang bergantung pada teknologi dan rantai pasok asing. Kritik kebijakan atas jarak antara istilah dan kemampuan nasional.
17 September 2026 · 10 menitPerpindahan data pemerintah dari pusat data sementara ke Pusat Data Nasional menuntut urutan migrasi yang tertib, cadangan yang teruji, dan ukuran kesinambungan layanan yang terbuka.
23 September 2026 · 9 menitUndang-Undang Pelindungan Data Pribadi memasuki tahun keempat tanpa lembaga pengawas, sehingga hak warga atas datanya belum memiliki alamat pengaduan yang berwenang.
24 September 2026 · 10 menitKesenjangan talenta digital antarpulau melebar di tengah kemajuan infrastruktur; artikel merumuskan instrumen ukur pemerataan talenta berupa indeks daerah, kontrak pelatihan bersyarat, dan pelaporan publik sebagai syarat kebijakan yang dapat diaudit.
30 September 2026 · 10 menitPemerintah menyiapkan Perpres Kecerdasan Artifisial sebagai fondasi tata kelola, sementara lembaga pengawas pelindungan data pribadi yang diamanatkan UU PDP belum juga dibentuk.
1 Oktober 2026 · 10 menitPemerintah menjadikan AI dan pusat data pilar ekonomi digital dan menawarkan insentif vokasi, beasiswa, serta pelatihan insinyur, sementara pilar SDM indeks daya saing digital justru turun. Analisis kebijakan mengusulkan ukuran keluaran talenta yang terbuka dan tersambung ke Peta Jalan AI Nasional.
7 Oktober 2026 · 10 menitRancangan Perpres Peta Jalan Kecerdasan Artifisial 2026-2029 ditargetkan terbit kuartal pertama 2026, rampung dibahas Mei, dan per September masih menunggu tanda tangan. Kritik ini menyoroti biaya tenggat yang bergeser dan menuntut jadwal publik yang mengikat.
8 Oktober 2026 · 10 menit